REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berpendapat, Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN). Namun, siapa yang akan diputuskan, pihaknya menyerahkan kepada Presiden Jokowi.
"Hanya saja, PDIP punya nama-nama calon yang memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Otorita IKN, termasuk Pak Basuki Tjahaja Purnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik, selama menjadi Wakil Gubernur dan Gubernur di Jakarta," kata Hasto, saat memberikan keterangan pers, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (27/1/2022).
Terkait pengajuan Ahok sebagai calon Kepala Otorita IKN di Kalimantan, kata Hasto, semua hal itu disampaikan dalam dialog antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Itu kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden, hanya saja ketika partai diminta kami punya nama-nama yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bapak Presiden," kata Hasto.
Untuk mengelola IKN di Kalimantan, kata dia, memerlukan pemimpin yang berani, visioner, memahami kultur kebudayaan bangsa, memiliki tata kelola dan tata kota yang baik serta memiliki orientasi terhadap gambaran tentang posisi Indonesia di kepemimpinan antarbangsa.
Tak hanya itu, kepala otorita IKN juga memiliki perencanaan yang memadukan antara gambaran "smart city" sebagai identitas yang mau dibangun di ibu kota negara. Tetapi, juga melekat dengan aspek kultural untuk mencerminkan bagaimana kebudayaan dari bangsa Indonesia.
"Juga dari pandangan geopolitik dimana sejak zaman Bung Karno, Kalimantan itu ditempatkan sebagai koridor yang strategis di dalam membangun kepemimpinan Indonesia bagi dunia," kata Hasto.
Dirinya mendengar ada banyak nama yang telah disaring dan dipertimbangkan oleh Presiden Jokowi. "PDIP menyakini siapa pun yang ditetapkan itu memenuhi kualifikasi yang diharapkan PDIP," kata politikus asal Yogyakarta ini pula.
Terkait nama Mensos Tri Rismaharini sebagai Kepala Otorita IKN, kata Hasto, Tri Rismaharini sudah mendapatkan tugas dari Presiden Jokowi sebagai Mensos. Begitu pun Abdullah Azwar Anas yang menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Dulu kami sebutkan Bu Risma karena ada kriteria bahwa calon yang diusulkan itu memiliki latar belakang kepala daerah dan juga arsitek. Sehingga, kalau kita melihat kriteria itu memang beliau (Risma) memenuhi syarat," kata Hastolagi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
