Selasa 08 Mar 2022 06:56 WIB

Pemerintah Harus Temukan Solusi Kenaikan Harga Pangan

Kenaikan harga pangan menjadi satu permasalahan yang kerap terjadi jelang Ramadhan.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus Yulianto
Warga membeli minyak goreng saat operasi pasar di Polsek Tebet, Jakarta, Jumat (4/3/2022).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Warga membeli minyak goreng saat operasi pasar di Polsek Tebet, Jakarta, Jumat (4/3/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin menyoroti, kenaikan harga komoditas pangan seperti  tahu, tempe, dan minyak goreng. Dia menyarankan, agar pemerintah segera membuat penyelesaian jangka pendek dan panjang. 

"Menjelang puasa dan lebaran, solusi jangka pendek sangat penting segera diberikan. Ini agar pangan kita tetap terjangkau dan yang paling penting ada stoknya," ujar Akmal lewat keterangan tertulisnya, Senin (7/3).

Di melihat, kenaikan harga pangan menjadi satu permasalahan yang kerap terjadi jelang Ramadhan. Hal ini semakin diperparah dengan gejolak politik internasional yang ikut memberikan dampak.

"Dari sisi sumber daya alam, negara kita memiliki potensi yang sangat besar sebagai pengendali stok dan harga pangan. Namun sebaliknya, Indonesia terombang-ambing dengan situasi dunia yang sangat sensitif terhadap stok dan harga pangan," ujar Akmal.

 

Untuk solusi jangka pendek, pemerintah perlu membuat aturan HET (Harga Eceran Tertinggi) ketat yang merupakan subsidi harga untuk masyarakat. Aspirasi dari peternak, petani, petambak ikan, dan para pedagang juga harus didengarkan oleh pemerintah.

"Persoalan pangan strategis ini tidak kalah penting dan mendesaknya dengan persoalan minyak dan gas bumi.  Maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," ujar Akmal.

Sedangkan solusi jangka panjang, pemerintah harus memberikan kepastian akan keseimbangan pertumbuhan produksi dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi secara nasional. Semua komoditas pangan harus menjadi perhatian.

"Ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan rakyat Indonesia untuk menyelesaikan persoalan pangan dalam negeri," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement