REPUBLIKA.CO.ID, Pemprov Jabar terus menggenjot program desa digital. Program ini, sudah ada sejak 2021. Dan pada 2022 ini, Pemprov Jabar akan menjalankan program desa digital di 16 kabupaten/kota, 104 desa dan 31 kawasan.
Untuk mewujudkan program desa digital ini, Pemprov Jabar tentu tak bisa berupaya sendiri. Karena, membangun infrastruktur tidak lah murah. Pemprov Jabar pun, menggandeng beberapa perusahaan untuk turut andil.
Salah satu yang ikut serta memajukan desa lewat desa digital adalah Lintasarta. Sebuah perusahaan Information and Communication Technology (ICT) total solution di Indonesia.
Lintasarta, memberi dukungan penuh untum program Pemprov Jawa Barat ini. Agar, bisa turut mengatasi kesenjangan arus informasi digital melalui Program Desa Digital di Jawa Barat.
Keikutsertaan Lintasarta dalam pelaksanaan program Desa Digital di Jawa Barat melalui penyediaan infrastruktur dan jaringan internet di lebih dari 140 desa yang tersebar di 15 kabupaten di Jawa Barat.
“Program ini berkelanjutan, dukungan tidak hanya penyediaan infrastruktur tapi juga melalui kegiatan pelatihan kepada kader TIK desa melalui program CSR Lintasarta Mengajar. Pelatihan yang diberikan mulai dari pengetahuan, pembangunan, dan perawatan tower hingga pemanfaatan jaringan internet bagi masyarakat desa,” ujar General Manager Central Indonesia Regional Lintasarta, Choirul Friyuana, Kamis (31/3).
Sebelumnya, kata Choirul, para kader juga telah mendapatkan pelatihan mengenai pengembangan website atau Web Development dan pelatihan terkait pemasaran digital atau Digital Marketing mengenai dasar-dasar pemasaran melalui media sosial atau channel digital lain yang mereka miliki. Yakni, mencakup dasar-dasar penulisan, copywriting, teknik dasar fotografi, hingga strategi promosi di media sosial.
Setelah pelatihan, kata dia, diharapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di desa mampu mengelola secara mandiri infrastruktur jaringan internet bagi masyarakat termasuk manajemen usaha maupun pemasaran potensi daerah di desa-desa tersebut.
"Selain itu Bumdes/Bumades akan memiliki kemampuan teknis dan non teknis untuk penanganan aduan setelah internet terdistribusi ke masyarakat,” katanya.
Choirul mengatakan, dengan memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat desa melalui teknologi informasi yang terintegrasi dalam pelayanan publik dan kegiatan perekonomian, maka potensi desa diharapkan dapat lebih produktif, efektif, efisien dan signifikan.
Lintasarta, kata dia, terus melakukan pengembangan konten dan aplikasi yang berkaitan dengan Smart City yang juga dapat mendukung dan memadukan potensi desa mandiri. Menurutnya, pengembangan teknologi informasi melalui aplikasi atau sistem digital untuk segala kegiatan yang dilakukan menyangkut kebutuhan masyarakat diyakini dapat meningkatkan awareness dari pihak eksternal terhadap potensi di wilayah tersebut.
“Tolak ukur keberhasilan dari Desa Digital ialah di mana masyarakat dan potensi desa mulai dikenal di luar Jawa Barat, pemanfaatan layanan internet serta fasilitas digital yang ada di desa dengan optimal dan berkesinambungan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas serta taraf hidup masyarakat desa,” paparnya.
Oleh karena itu, kata dia, seluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Desa Digital akan dipantau secara berkala bersama Dinas Pengembangan Masyarakat Desa, dan Diskominfo dengan tetap mengawal dan memberikan update pengetahuan terkait perkembangan teknologi maupun literasi digital lainnya.
Sementara menurut Direktur Utama Lintasarta Arya Damar, untuk mendorong pelaksanaan digitalisasi di daerah diperlukan beberapa aspek pendukung. Misalnya, kata dia, untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerah dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi digital seperti penggunaan QRIS untuk pembayaran tanpa kontak fisik (contactless payment), e-Perizinan, e-Planning, e-UMKM, e-Tourism, dan e-Farmer yang seluruhnya menjadi cerminan dalam penerapan Smart City.
Menurut Arya, sistem kota cerdas mampu meningkatkan pelayanan dan menjadi alat bantu bagi para pembuat kebijakan (data driven decision making). Konsep Smart City juga mencakup implementasi business intelligence atau big data, melakukan data sharing yang dapat digunakan komunitas pengembang.
“Bicara digitalisasi tentu harus secara keseluruhan, mencakup digitalisasi infrastruktur, pemerintah, dan masyarakat. Seluruh pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk memperoleh solusi dalam mengembangkan perekonomian daerah,” kata Arya.
Sementara menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar, Ika Mardiah, tahun ini program desa digital digelar di 16 kabupaten/kota di antaranya di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Indramayu, Karawang dan lainnya.
Sedangkan pada 2021, kata dia, ada 141 desa, di 15 kabupaten/kota dan 33 kawasan. Melalui program ini, akan ada penyediaan insfratruktur di desa. Lalu, ada peningkatan ekonomi Bumdes. Sehingga, ada nilai tambah bagi kegiatan ekonomi warga di desa digital itu.
"Jadi warga yang dilibatkan di dorong untuk berkembang dengan program digital ini," katanya.
Ika menjelaskan, program desa digital ada 3 tahapan. Pertama, penyediaan infrastruktur dengan menyediakan akses. Kedua, mendorong aktivitas digital Bumdes. Ketiga untuk ekonomi warga.
"Melalui program ini, kami juga menyandingkan dan mendukung kegiatan petani milenial. Ini memang masih dirintis untuk program petani milenial karena masih berproses," katanya.
Ika menegaskan, goals atau tujuan akhir program ini, adalah digitalisasi inklusif untuk semua warga. Karena, saat ini masih banyak daerah di Jabar blank spot. Pemilihan lokasi desa digital sendiri, berdasarkan daerah yang blank spot. Ini jadinsasaran penyediaan infrastruktur agar terhubung dulu.
"Jadi sasarannya yang blank spot kita sediakan infrastruktur untuk internet warga kemudian aktivitas ekonominya. Goalsnya meningkatkan ekonomi desa, melek internet," paparnya.
Selain itu, kata dia, memberikan pelatihan literasi digital penggunaanya seperti apa. Serta, mendorong ekonomi warga. Karena, tujuan akhirnya adalah kesejahteraan warga meningkat.
"Dari hasil evaluasi, pada 2021 program ini sudah bagus meningkat. Kan kami juga sudah banyak berkolaborosi dengan e-commerce. Ada shopee, Tokopedia habibi garden dan banyak juga yang tertarik berkolaborasi wujudkan desa digital," paparnya.
Semua marketplace itu, kata dia, memberikan pelatihan dan ikut memasarkan produk desa. Jadi, sangat membantu perekonomian desa.
"Kan seperti yang diinginkan gubernur, tinggal di desa rezeki mendunia. Kami dibantu Kominfo, ada dukungannya juga kolaborasi penyedia infrastruktur di Jabar," katanya.
Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan memperkuat digitalisasi desa pertumbuhan ekonomi dapat merata di seluruh pelosok daerah. “Digital itu adalah alat untuk mengurangi kesenjangan. Dengan digital, kegiatan bisa tetap produktif dengan mendekatkan yang jauh,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.
Menurut Emil, dengan ilmu digital, kesenjangan di antara masyarakat perdesaan dan perkotaan bisa diminimalisir. Apalagi hal tersebut diperkuat lewat kolaborasi dengan semua stakeholders untuk mewujudkan perkembangan digitalisasi daerah.
“Gap bisa dikurangi dengan skill digital, kolaborasi dengan seluruh pihak bisa mewujudkan perkembangan digitalisasi daerah,” katanya.
Berkat digitalisasi desa tersebut, kata dia, Pemprov Jabar meraih realisasi investasi tertinggi di Indonesia yakni mencapai Rp107 triliun pada periode Januari - September 2021.
“Di dalam investasi itu, kunci dari Jabar tidak melakukan ekonomi jaga warung. Nah di dalam investasi itu terkandung potensi investasi digital,” katanya.
“Infrastruktur dianggap baik, pelayanan yang bikin mudah. Sekarang kita sedang fokus agar inklusif ekonomi digital. Makanya kita lakukan namanya desa digital untuk mendorong itu semua,” imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
