Targetkan Zero Stunting, Bupati Subang Berikan 253 Sepeda Motor ke TPK

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Agus Yulianto

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengejar target Jabar zero stunting pada 2023 dan terus berkomitmen menurunkan angka prevalensi stunting atau tengkes, di antaranya dengan meningkatkan pola asuh, pola makan, dan sanitasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengejar target Jabar zero stunting pada 2023 dan terus berkomitmen menurunkan angka prevalensi stunting atau tengkes, di antaranya dengan meningkatkan pola asuh, pola makan, dan sanitasi. | Foto: ANTARA/Yulius Satria Wijaya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Bupati Subang Ruhimat memastikan, komitmen Subang zero stunting. Sebagai komitmen zero stunting, Pemkab Subang memberikan dukungan kendaraan operasional roda dua kepada para petugas Tim Penggerak Keluarga (TPK) di setiap desa/kelurahan.

"Sebanyak 253 unit roda dua akan kami berikan," kata Ruhimat dalam Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga Nusantara Bergerak di Alun-Alun Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (12/5/2022).

Ruhimat mengatakan, kendaraan operasional itu diberikan secara bertahap. Tahun lalu sudah diberikan 50 unit, sementara tahun ini sudah 75 unit.

“Kendaraan operasional ini untuk membantu para petugas di lapangan agar Subang zero stunting,” ungkapnya

Dia pun mengklaim, angka stunting di Kabupaten Subang sudah mencapai 2 persen. Meskipun, capaian stunting berdasarkan data Kementerian Kesehatan masih berada di angka 12 persen

"Di real time door to door angka sudah 2 persen, meskipun data Kemenkes Kabupaten Subang masih 12 persen," tuturnya.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengapresiasi langkah yang dilakukan Subang memberikan kendaraan operasional untuk menekan angka stunting. "Langkah Bupati Subang ini bisa menjadi contoh daerah lain dalam program menurunkan angka stunting," kata Ridwan Kamil.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengerahkan 600 ribu personil yang tergabung dalam 200 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk menekan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024 dan keluarga berisiko stunting di Indonesia yang berdasarkan pendataan keluarga 2021 (PK 21), jumlahnya mencapai 21,9 juta keluarga. 

Kepala BKKBN, Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SpOG (K) mengatakan, 600 ribu personil bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting. “Jumlah keluarga berisiko stunting ini harus ditekan seminimal mungkin. Mari kita bekerja secara optimal,” ujar Hasto.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen. Dokter Hasto menyebut, angka ini masih lebih tinggi dari standar WHO sebesar 20 persen dan jauh dari target tahun 2024 yakni sebesar 14 persen.

Ke-600 ribu personel TPK ini direkrut oleh kepala desa/lurah dari seluruh Indonesia. Pemilihan unsur-unsur TPK sejalan dengan kemampuan mereka untuk mendampingi keluarga dan faktor kedekatan mereka dengan para keluarga.

Bidan, memiliki kemampuan memberikan pelayanan, dan sekaligus sebagai koordinator lapangan. Kemudian unsur PKK, sebagai fasilitator/mediator, yang memiliki jaringan dan kemampuan membangun hubungan baik lintas sektor di lapangan. Lalu, Kader KB, yang piawai dalam melaksanakan KIE personal dan pengumpulan data.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


Tindak Tegas Konser Viral Timbulkan Kerumunan di Subang

Bupati Subang Tutup Perusahaan yang Buka Saat PPKM Darurat

Sandi Minta Bupati Subang tak Kampanye Pilpres

KPK Sita Dokumen Suap Pemkab Subang di 9 Lokasi

Kasus Suap Bupati Subang, KPK Sita Dokumen Penting

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image