REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah menteri di era pemerintahan Presiden Jokowi, yang berkampanye jelang pilpres 2024, menuai kritik. Fenomena ini pun hanya terjadi di Indonesia.
"Di seluruh dunia itu nggak ada itu menteri kampanye, nggak ada. Cuma di Indonesia menteri kampanye nyela dari kabinet terus pergi kampanye, cuma ada di Indonesia," kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, dalam diskusi daring, Rabu (18/5).
Fahri juga menilai, hanya di Indonesia partai politik mengontrol parlemen dalam sistem presidensialisme. Dalam sistem presidensialisme seluruh anggota parlemen apapun partainya seharusnya adalah oposisi.
"Sehingga, anggota DPR nggak bisa dikontrol oleh pemimpin partai yang masuk kabinet," ujarnya.
Fahri mengatakan, langkah menteri berkampanye merupakan tindakan liar yang harus dihentikan. Karena itu, dia mengimbau, agar Presiden Jokowi menghentikan para menteri yang bermanuver jelang pilpres.
"Tapi kalau presiden membiarkan sementara presiden melorot approval ratenya, elektabilitasnya jatuh, ya memang harus ada yang mengatakan kepada presiden ini salah," ucapnya.
Wakil ketua DPR periode 2014-2019 itu juga mengusulkan agar jadwal pilpres perlu dikoreksi kembali. Menurutnya, pemilihan legislatif harusnya dilakukan terlebih dulu supaya tiket pencapresan baru muncul belakangan.
"Jangan orang-orang yang merasa pegang tiket ini sudah merasa bahwa dia pasti akan menjadi calon presiden yang akan datang," ujarnya.
"Jadi 50 Persen nyawa kita sebagai pemilih hilang. Karena orang-orang ini sudah merasa dia yang akan menjadi karena sudah pegang tiket kadaluarsa dari masa lalu itu gitu lho," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
