REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar untuk kesekian kalinya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesebelas kalinya secara berturut-turut. Namun, masih terdapat 870 rekomendasi yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.
Hal tersebut, diketahui dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat digelar untuk memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Selasa (24/5).
"Saya alhamdulillah Jabar sudah WTP yang 11 kali dari 2005 kita sudah WTP berturut-turut yaa. Adapun masalah rekomendasi yang belum diselesaikan memang ini bukan rekomendasi yang baru tapi yang lama dan kami sedang selesaikan," ujar Uu.
Menurut Uu, Pemprov Jabar segera menyelesaikan rekomendasi dari BPK. Seperti kemarin, pihaknya langsung rapat langsung menindaklanjuti.
"Artinya, kami tak akan mengabaikan apa yang menjadi temuan BPK dan akan kami selesaikan sesuai target. Insya Allah tahun depan sesuai harapan BPK 85 persen rekomendasi sudah selesai. Kita ingin ngabret," paparnya.
Sebelumnya, menurut Plt Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Arif Agus, berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, kata dia, sampai dengan Laporan Pemantauan Semester II Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti 1.457 rekomendasi dari 2.327 rekomendasi atau 62,61”0 dari keseluruhan rekomendasi periode 2005 — 2021.
Dengan demikian, kata dia, masih terdapat 870 rekomendasi yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti. BPK juga, membuka kesempatan bagi pimpinan atau anggota DPRD yang memerlukan penjelasan lebih lanjut terkait rekomendasi melalui pertemuan konsultasi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat membantu fungsi pengawasan para anggota DPRD dalam rangka bersama-sama mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
