DPRD Jabar Ungkap Temuan Penyalahgunaan SKTM di PPDB

Red: Agus Yulianto

Komisi V DPRD Jabar Apresiasi Persiapan PPDB Jabar
Komisi V DPRD Jabar Apresiasi Persiapan PPDB Jabar | Foto: DPRD Jabar

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengungkap, sejumlah temuan atau permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2022. Salah satunya penyalahgunaan aturan penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM) oleh oknum tertentu.

"Kemudian jalur terakhir itu ada SKTM. Jadi mereka bisa masuk lewat surat keterangan tidak mampu. Tapi SKTM juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab," kata Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe ketika dihubungi melalui telepon Rabu (6/7/2022).

Setelah dilakukan verifikasi, kata dia, ternyata ada orang tua siswa yang mampu secara ekonomi tetapi menggunakan SKTM dalam PPBD. Temuan lainnya, kata dia, masih ada oknum orang tua siswa menitipkan anaknya pada oknum pejabat, termasuk pada anggota dewan.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, sejumlah anggota dewan yang tidak melakukan hal itu atau menolak permintaan orang tua siswa tersebut, malah kena getahnya yakni menjadi korban perundungan di media sosial.

"Kemudian soal titipan saya kira ini memang tidak bisa lepas dari pada upaya-upaya dariorang tua menghubungi pejabat, seperti anggota dewan, supaya anaknya masuk ke sekolah yang mereka inginkan," kata dia.

Pihaknya sudah menekankan, warga untuk memanfaatkan jalur yang sudah disediakan Dinas Pendidikan dalam PPDB yakni jalur prestasi, afirmasi, dan zonasi. "Seharusnya mereka menggunakan jalur-jalur itu jangan kemudian ke anggota dewan minta surat itu kan kasihan anggota dewannya, di-'bully' (menjadi korban perundungan) terus. Kami ingin menegakkan PPDB berjalan dengan baik jangan sampai kami sendiri harus melanggar," katanya.

Harris mengatakan, masih ada penyimpangan dilakukan masyarakat demi menyekolahkan anak mereka ke tempat yang dianggap sekolah favorit, seperti memaksakan diri memasuki zonasi terdekat sekolah agar dapat diterima, padahal jarak rumah anak dengan sekolah yang sebenarnya puluhan kilometer.

"Pada era saat ini tidak ada lagi namanya sekolah favorit. Hal itu harus dihapuskan. Ada orang tua maunya di SMA 3, kalau begitu gini saja di Bandung kita namanya semua sekolah SMA 3 saja. Begitu ya jadi biar anggapan ini berhenti," katanya.

Pihaknya menambahkan, pada dasarnya sistem PPDB yang disiapkan Dinas Pendidikan sudah bagus, namun ulah sejumlah orang membuat permasalahan terus ada atau ditemukan. "Saya kira bukan sistemnya (PPDB, red.) yang tidak baik tapi memang intervensi dari beberapa orang itu, akan terus terjadi akan terjadi terus mereka mencari jalan. Mereka oknum-oknum itu akan mencari jalan bagaimana kemudian," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini

Terkait


Cegah Pungli DPRD Jabar Usulkan Pergub Tentang Pungutan

Demo Praktik Curang pada Proses PPDB Jawa Barat

Mahasiswa Demo Rancangan KUHP di Depan Gedung DPRD Jabar

Dalami Substansi Raperda Perlindungan Perempuan, Pansus V Kunjungi DP3AKB Jateng

Tanggapi Pungli PPDB, Ridwan Kamil: Anomali Selalu Ada

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image