Wagub Jabar Minta Bupati/Wali Kota Tutup Kantor ACT di Wilayahnya

Rep: Arie Lukihardianti / Red: Agus Yulianto

-Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum.
-Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. | Foto: istimewa

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar sudah meminta dan mengimbau kepada para bupati dan wali kota untuk menutup kantor ACT yang ada diwilayahnya masing-masing. Bahkan, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum meminta masyarakat menghentikan dulu pemberian sumbangan kepada ACT sebelum ada kepastian.

"Oleh karena itu harus bergerak memerintahkan dinas terkait dalam penutupan ini," ujar Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum kepada wartawan, di Gedung Sate, Kamis (7/7).

Uu pun meminta kantor ACT tutup dengan sendirinya. Karena, khawatir ada hal yang tidak diinginkan, karena ini identik dengan keuangan.

"Kalau keuangan menimbulkan kecemburuan dan yang lainnya, maka saya minta segera di tutup yang ada di wilayah Jawa Barat," katanya.

Uu berpesan kepada masyarakat hentikan dulu memberikan sumbangan kepada ACT sebelum ada kepastian. Karena, masih banyak yang memerlukan sumbangan, dan masih banyak lembaga-lembaga masih valid dalam menyalurkan sumbangan.

"Yang jelas (kalau mau menyumbang, red) BAZNAS aja yang ada di Jabar plat merah. Pertanggungjawaban kan jelas keberadaannya sehingga tidak menimbulkan hal seperti sekarang atau langsung saja memberikan bantuan ke pesantren, panti jompo dan lainnya," paparnya.

Selain itu, kata dia, masih banyak lembaga-lembaga yang membutuhkan. Jadi, untuk sementara dia berharap masyarakat tidak memberikan penyaluran dana kepada mereka.

"Saya minta pemerintah segera menginterpretasi aset milik ACT. Karena kami khawatir aset tersebut menjadi hilang, atau pun bagaimana. Kesimpulan aset tersebut nantinya di akhir atau bagaimana," katanya.

Uu mencontohkan, di Tasikmalaya ada peternakan tanahnya dua hektare dan bagus sekali bisa membantu ekonomi pekerjaan, tapi sekarang seperti ini adanya.

"Dan tidak menutup kemungkinan ada aset-aset ACT yang lain di wilayah Jawa Barat khususnya. Maka, harus segera menginterventasir aset-aset tersebut biar tidak menjadi mubah," katanya.

Saat ditanya apakah Pemprov Jabar pernah bekerja sama dengan ACT, Uu mengatakan, tidak pernah karena Jabar punya BAZNAS. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


ACT Taati Keputusan Soal Pencabutan Izin Mengumpulkan Donasi

Soal ACT, Legislator: Tidak Teratur Tata Kelola Keuangannya 

DKI Jelaskan Rencana Kolaborasi Penyaluran Daging Qurban dengan ACT

Dinsos Setop Aktivitas Pengumpulan Dana ACT di NTB

ACT akan Minta Audiensi PPATK Terkait Rekening yang Diblokir

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image