REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat mengkritisi terkait munculnya kembali wacana Jokowi tiga periode yang disampaikan sejumlah kelompok relawan Jokowi dalam Musyawarah Rakyat yang diselenggarakan di Bandung 28 Agustus 2022 lalu. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai, berbahaya jika wacana tersebut terus-menerus dipelihara.
"Pak Jokowi juga semestinya tegas merespons ini. Sebagai anak kandung reformasi, adalah keliru atas nama demokrasi memberi ruang terus mengemukanya wacana dan memberi lampu hijau pada gerakan yang mematikan demokrasi dan reformasi itu sendiri. Ini berbahaya jika terus dibiarkan, apalagi bagi Pak Jokowi yang terus memelihara pemikiran seperti ini," kata Kamhar dalam keterangannya, Sabtu (3/9).
Menurutnya, kembali munculnya wacana tersebut semakin menegaskan bahwa skenario tiga periode terus hidup dan dijalankan. Kamhar menilai, hal tersebut menjadi operasi politik mendesepsi publik yang dilakukan elit-elit dilingkaran dalam kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan.
Kamhar mengingatkan, kembali bagaimana wacana tersebut mulanya berhembus dari orang-orang dekat Jokowi seperti Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, dan sejumlah menteri lain di Kabinet Indonesia Maju.
"Dalam prosesnya kemudian direpresentasikan oleh beberapa anggota kabinet yang dikomandoi Pak LBP dan menimbulkan perlawanan keras dari rakyat dan elemen civil society termasuk aksi demonstrasi Mahasiswa di seluruh Indonesia yang turun ke jalan menolak perpanjangan masa jabatan atau penambahan periodesasi presiden pada bulan April lalu," ujarnya.
Dia pun meminta, agar sebaiknya kelompok relawan membuang jauh-jauh keinginan perpanjangan masa jabatan presiden ini. Tak hanya bertentangan dengan aspirasi rakyat, hal tersebut dinilai bentuk nyata pengkhianatan amanat reformasi.
"Kelompok relawan dan Pak Jokowi mestinya fokus menunaikan dan menuntaskan janji-janji politiknya yang hingga kini tak kunjung dipenuhi, malah sebaliknya kehidupan rakyat semakin susah," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
