REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pasar murah resmi dibuka mulai hari ini, Senin (19/9/2022). Salah satu program yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi pascakenaikan bahan bakar minyak (BBM) itu, rencananya akan digelar di seluruh kecamatan di Kota Bandung hingga 11 Oktober 2022 mendatang.
Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengawasan Kemetrologian Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung, Meiwan Kartiwa mengatakan, untuk mengadakan pasar rakyat dengan harga miring ini, Disdagin menganggarkan sekitar Rp 544 juta dari anggaran Rp 9,2 miliar yang dialokasikan Pemerintah Kota Bandung untuk perlindungan sosial.
“Kita menganggarkan sekitar Rp 544 Juta untuk pasar murah di 30 kecamatan. Itu jatah kami dari Rp 9,2 M yang dianggarkan Pemkot Bandung. Karena kita kan tidak membeli barang atau lainnya ya, kita hanya menyediakan tenda dan memfasilitasi terlaksananya pasar murah ini saja,” jelas Meiwan kepada Republika, Senin (19/9/2022).
Dia menjelaskan, tujuan awal pengadaan pasar murah ini adalah untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan BBM agar lebih mudah mendapatkan komoditi pokok dengan harga yang lebih murah dari pasaran. Dia juga menegaskan, bahwa tidak ada batasan pembelian maupun domisili.
“Tidak ada batasan (pembelian), sewajarnya saja. warga dari manapun juga boleh saja datang dan belanja di sini, karena ini kan pasar murah, silakan aja yang mau beli siapa saja, bebas,” kata dia.
Sebelumnya, Menyusul kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang disinyalir akan menjadi akar terjadinya inflasi ekonomi, Pemerintah Kota Bandung merencanakan langkah antisipasi melalui pengelokasian dana pemulihan ekonomi. Program yang bersumber pada Biaya Tidak Terduga (BTT) ini ditaksir akan mencapai Rp 9,2 miliar, atau dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU).
“Ini adalah langkah bagaimana dari kegiatan kita bjsa menghadirkan dan memberi dampak langsung ke masyarakat yang berpotensi terdampak inflasi, karena sekarang BBM naik, harga pangan juga naik,” kata Ema saat ditemui di Balai Kota Bandung, Rabu (7/9/2022).
“Kita polanya akan mengarah pada padat karya karena bantuan langsung tunai (BLT) sudah masuk APBN,” sambungnya.
Program bantuan ini, akan mengerahkan enam SKPD, antara lain Dinas Pehuhungan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pedagangan dan Perindustrian, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau Dinas Pekerjaan Umum (DSDABM), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP), dan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM). Masing-masing SKPD akan menganggarkan dana sesuai program yang akan mereka lakukan, seperti program Pasar Murah yang dilakukan Disdagin hari ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
