Curhat Tenaga Honorer: Boleh Dihapus, Asal....

Rep: M Fauzi Ridwan/ Red: Agus Yulianto

Sejumlah pegawai honorer berunjuk rasa menuntut kepastian masa depan karir mereka. (Ilustrasi)
Sejumlah pegawai honorer berunjuk rasa menuntut kepastian masa depan karir mereka. (Ilustrasi) | Foto: ANTARA/Asep Fathulrahman

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Tanti salah seorang tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung harap-harap cemas dengan kebijakan penghapusan tenaga honorer tahun 2023. irinya bersama tenaga honorer lainnya behrapa dapat diprioritaskan pada seleksi PPPK atau CPNS.

"Kalau untuk penghapusan setuju gak setuju sih. Boleh dihapus, asal para tenaga honorer ini betul-betul diprioritaskan untuk mengikuti seleksi PPPK atau CPNS," ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (22/9/2022).

Dia mengatakan, jika penghapusan tenaga honorer tanpa memberikan solusi maka banyak tenaga honorer yang akan terdampak. Termasuk akan menciptakan pengangguran.

"Apa tidak kasian sama mereka yang selama ini sudah mengabdi menjadi honorer? Apalagi di Indonesia jumlah honorer sangat banyak, dan jika hanya dihapus saja tanpa memberikan solusi, yang ada malah menimbulkan masalah baru yaitu pengangguran," katanya.

Tanri mengatakan, seleksi PPPK atau CPNS yang digelar pemerintah harus dikhususkan untuk tenaga honorer. Sejauh ini ia mengaku belum mendapatkan tawaran kontrak untuk tahun 2023.

"Belum ada, karena tahun sebelumnya tawaran kontrak itu di akhir tahun yaitu bulan Desember," katanya.

Namun begitu, dia merasa, lebih tenang sebab instansinya tengah melakukan pendataan tenaga honorer. "Tapi alhamdulillah dari instansi saya sudah melakukan pendataan tenaga honorer, ya semoga aja ada titik terang," katanya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini

Terkait


Legislator Minta Persoalan Honorer Selesai pada Era Pemerintahan Jokowi

Selesaikan Dulu Honorer K2 yang Benar-Benar Bekerja

Menpan RB: Audit Tenaga Honorer

Pemerintah Alokasikan Rp 25,74 Triliun untuk Penggajian PPPK pada 2023

Menteri PANRB Minta Seluruh Bupati Audit Jumlah Tenaga Non-ASN

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image