Pemkot Bandung Bantah Pendataan Honorer Otomatis Diangkat P3K

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Agus Yulianto

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbincang dengan perwakilan tenaga honorer guru dan kesehatan usai penyampaian aspirasi terkait status kepegawaiannya, di Gedung Sate, Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat memastikan akan memperjuangkan aspirasi mereka, salah satunya dengan membentuk tim khusus. (Ilustrasi)
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbincang dengan perwakilan tenaga honorer guru dan kesehatan usai penyampaian aspirasi terkait status kepegawaiannya, di Gedung Sate, Kota Bandung. Gubernur Jawa Barat memastikan akan memperjuangkan aspirasi mereka, salah satunya dengan membentuk tim khusus. (Ilustrasi) | Foto: Edi Yusuf/Republika

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membantah honorer yang tengah dilakukan pendataan otomatis akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Honorer tetap harus mengikuti seleksi penerimaan ASN.

"Beredar soal pendataan ini artinya adalah mereka terdata otomatis diangkat P3K, itu tak betul," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung Adi Junjunan, Kamis (29/9/2022).

Dia menuturkan, seleksi menjadi P3K sama sulitnya dengan seleksi CPNS. Selain itu, syarat menjadi P3K harus memiliki akumulasi pengalaman kerja minimal tiga tahun di bidangnya.

"P3K memang sama dengan PNS. Hanya PNS tak dibatasi kontrak, kalau P3K waktu per lima tahun," katanya.

Terkait dengan kekhawatiran bahwa terdapat orang-orang yang tidak bekerja, namun masuk ke dalam pendataan non-ASN, ia menyebut peluang tersebut sangat kecil. Sebab, harus memenuhi persyaratan sudah bekerja lebih dari satu tahun.

"Makanya kekhawatiran di lapangan ada orang tidak kerja tiba-tiba masuk datanya itu sangat kecil," kata Adi.

Adi mengatakan, jumlah P3K di Kota Bandung saat ini mencapai 3.000 orang lebih. Mereka mayoritas adalah guru.

"P3K di Kota Bandung sudah 3.000. Ada yang dulu honor di negeri, ada honor swasta, bahkan P3K guru yang pernah jadi kepala sekolah swasta," katanya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini

Terkait


Honorer di Kota Bandung akan Diprioritaskan Jadi PPPK

Pemkot Lakukan Pendampingan Anak SD yang Diduga Dicabuli di Bandung

Apkasi Imbau Pemda Segera Selesaikan Persoalan Pendataan Honorer

Sisa Lima Hari, Pemkot Bandung Kebut Target 95 Persen Vaksin BIAN

Pembagian Bingkisan Hari Jadi Kota Bandung

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image