REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pemkot Depok memaparkan sejumlah program, inovasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang telah dilaksanakan dalam upaya mengurangi angka stunting di daerah itu.
Wali Kota Depok Mohammad Idris menjelaskan, prevalensi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar (stunting) di daerah itu pada 2022 sebesar 3,48 persen atau sekitar 3.637 balita. "Menurut WHO prevalensi 3,48 persen masuk kategori rendah," ujarnya.
Idris mengatakan, dalam penanganan stunting Pemerintah Kota Depok memiliki tekad yang kuat, karena permasalahan ini sangat kompleks, karena berdampak pada generasi masa depan. Oleh sebab itu, Pemkot Depok membuat inovasi dan kolaborasi penanganan stunting bersama pemangku kepentingan. Inovasi tersebut, di antaranya Depok Sukses Bebas Stunting Mewujudkan Kota Ramah Anak (D'Sunting Menara), Disdik Melawan Stunting, Sekolah Pra-Nikah, Gemar Makan Ikan dan Gerimis Telur.
"Selain itu, ada Forum Anak Lawan Stunting, ada juga program anak-anak GenRe, yaitu Ngobrol Kecil Tapi Asik Bareng Duta GenRe, ini beberapa kegiatan dan inovasi untuk menangani permasalahan stunting. Kami juga membuat pusat pemulihan gizi buruk di Puskesmas Sukmajaya sejak 2008 dan pertama di Indonesia," paparnya.
Sementara itu, untuk penduduk miskin di Kota Depok persentase pada 2021 adalah 2,58 persen. Posisi Kota Depok saat itu tiga terendah se-Indonesia, setelah Kota Sawahlunto dan Kota Tanggerang Selatan (Tangsel). "Pada 2022 berada di posisi lima terendah di bawah Kota Sawahlunto, Balikpapan, Bangka Barat, Kota Tangsel, dengan besaran 2,53 persen penduduk miskin Kota Depok," tuturnya.
Sejumlah strategi penanggulangan kemiskinan juga sudah dijalankan Pemkot Depok, meliputi penggunaan satu data kemiskinan melalui Sitpas atau Sistem Terintegrasi Pelayanan Sosial yang dikembangkan menjadi Sistem Satu Data KODE MASAKINI (Kota Depok Masyarakat Miskin Terintegrasi).
Lalu, integrasi program penanggulangan kemiskinan berbasis sasaran dan kewilayahan dengan titik berat pada peningkatan Human Development Indext Index (HDI). "Strategi penguatan program Kartu Depok Sejahtera terintegrasi dengan tujuh kegiatan, antara lain, BPJS PBI APBD, bantuan siswa miskin, bantuan siswa berprestasi, dan renovasi rumah tidak layak huni, Bantuan Pangan Kota (BPK), bantuan lansia dan disabilitas berdaya, santunan kematian dan bantuan keterampilan, serta pelatihan kerja untuk warga tidak mampu," ujarnya.
Idris meminta, kepada pemerintah pusat untuk kepastian metode yang digunakan dalam mengumpulkan data status gizi balita. Apakah menggunakan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) atau Studi Status Gizi Indonesia (SSGI).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
