REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Seratusan hektare sawah yang terdampak banjir luapan sungai sehingga menyebabkan gagal panen dan tanam di Kabupaten Garut, Jawa Barat, mendapatkan bantuan benih dan sebagian dapat klaim asuransi karena sudah masuk program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
"Ini yang terdampak pertanaman padi sawah semua," kata Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Kabupaten Garut dari Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Ahmad Firdaus di Garut, Senin (23/1/2023).
Ia mengatakan, bencana luapan sungai yang melanda wilayah selatan Garut, Jumat (20/1/2023) menyebabkan kerusakan pada areal pertanian padi di Kecamatan Pakenjeng, Mekarmukti, dan Bungbulang, sehingga petani mengalami kerugian materi yang cukup besar. Sawah yang terdampak bencana itu, kata dia, yakni di Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng seluas 30 hektare dan kondisi puso seluas 16 hektare. Selanjutnya di Desa Jagabaya, Kecamatan Mekarmukti seluas 28 hektare sedangkan yang puso 21 hektare, dan Desa Gunamekar, Kecamatan Bungbulang seluas 18 hektare dan puso 15 hektare.
"Total tiga desa, tiga kecamatan, terkena (banjir) 76 hektare, puso 52 hektare," kata Ahmad.
Ia menyampaikan, jajaran Dinas Pertanian Garut sudah meninjau daerah pertanian yang rusak akibat banjir itu untuk mengecek kerusakan tanaman, begitu juga kondisi irigasinya, dengan kerugian lebih dari Rp 2 miliar. Pemerintah daerah (pemda), kata dia, akan menyiapkan bantuan benih bagi petani yang mengalami kerugian akibat tanaman padinya rusak dan puso agar nanti bisa kembali beraktivitas menanam lagi, sedangkan petani yang sudah masuk AUTP secara otomatis akan mendapatkan klaim ganti rugi.
"Sebagian petani yang sudah terdaftar di polis AUTP bisa mengklaim AUTP ke PT Jasindo. Sedangkan sisanya bagi yang tidak daftar atau tidak tercantum di polis AUTP akan mendapatkan bantuan benih padi dari Dinas Pertanian Garut," kata Ahmad.
Terkait berapa luasan sawah yang mendapatkan asuransi, kata dia, saat ini masih dalam pendataan di lapangan. Namun petani peserta asuransi itu akan mendapatkan penggantian uang sebesar Rp 6 juta per hektare.
Ia menyampaikan petani yang masuk program AUTP itu merupakan bantuan dari pemerintah juga yang setiap pembayarannya dibayar pemerintah sebagai langkah meminimalisasi kerugian apabila areal pertaniannya bermasalah atau diterjang bencana. "Untuk AUTP yang berjalan ini merupakan bantuan dari Dinas Pertanian juga, Dinas Pertanian yang membayarkan preminya dari kegiatan di Dinas Pertanian, sehingga petani tidak membayar premi," ungkap Ahmad.
Ia menambahkan kondisi di lapangan saat ini masih dilakukan normalisasi lahan maupun saluran irigasi yang sempat terganggu dampak bencana banjir bandang tersebut, yang secepatnya akan diperbaiki agar bisa mengairi areal pertanian lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
