REPUBLIKA.CO.ID, GARUT — Banjir luapan air sungai yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, dilaporkan berdampak terhadap puluhan hektare sawah. Akibat banjir, padi di sejumlah sawah puso.
Menurut Koordinator Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Kabupaten Garut dari Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Ahmad Firdaus, banjir luapan air sungai pada Jumat (20/1/2023) berdampak terhadap area persawahan di tiga kecamatan.
Di wilayah Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng, Ahmad mengatakan, ada 30 hektare sawah padi yang terdampak banjir, di mana sekitar 16 hektarenya puso. Sementara di Desa Jayabaya, Kecamatan Mekarmukti, dilaporkan 28 hektare sawah terdampak banjir, di mana 21 hektarenya puso.
Adapun di wilayah Desa Gunamekar, Kecamatan Bungbulang, dilaporkan ada 18 hektare sawah yang terdampak banjir. Akibatnya, 15 hektare sawah puso. “Total tiga desa, tiga kecamatan, terkena (banjir) 76 hektare, puso 52 hektare,” kata Ahmad di Garut, Senin (23/1/2023).
Ahmad mengatakan, jajaran Dinas Pertanian Garut sudah meninjau lahan pertanian yang terdampak banjir dan mengecek kerusakan tanaman, serta saluran irigasinya. Menurut dia, kerugian akibat banjir ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 2 miliar.
Menurut Ahmad, bagi petani yang tanaman padinya rusak dan puso, tetapi sawahnya belum terdaftar program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), akan mendapatkan bantuan benih dari Dinas Pertanian Garut. Diharapkan bantuan benih ini dapat membantu petani agar bisa kembali beraktivitas menanam.
Sementara bagi petani terdampak banjir yang sawahnya sudah terdaftar AUTP, bisa mengajukan klaim untuk ganti rugi. Ihwal luas sawah yang sudah terdaftar asuransi, Ahmad mengatakan, masih dilakukan pendataan.
Menurut dia, nantinya petani akan mendapatkan penggantian uang Rp 6 juta per hektare. “Sebagian petani yang sudah terdaftar di polis AUTP bisa mengeklaim AUTP ke PT Jasindo,” kata dia.
Ahmad mengatakan, petani yang masuk program AUTP itu dibantu pemerintah. Pendaftaran asuransi ini mengantisipasi risiko kerugian apabila sawah dilanda masalah, seperti terkena bencana.
“Untuk AUTP yang berjalan ini merupakan bantuan dari Dinas Pertanian juga. Dinas Pertanian yang membayarkan preminya dari kegiatan di Dinas Pertanian, sehingga petani tidak membayar premi,” ujar Ahmad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
