Kepala Daerah Diminta Fokus Kendalikan Inflasi

Rep: Arie Lukihardianti / Red: Agus Yulianto

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (ketiga kanan) berbincang dengan sejumlah kepala daerah saat pembukaan Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (ketiga kanan) berbincang dengan sejumlah kepala daerah saat pembukaan Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023. | Foto: ANTARA/Yulius Satria Wijaya

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara virtual dari Gedung Pakuan Bandung, Selasa (24/1/2023). Rakor yang dihadiri para kepala daerah seluruh Indonesia tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. 

Rakor sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo agar para kepala daerah dari mulai gubernur, bupati/wali kota fokus mengendalikan inflasi. Dalam rakor tersebut, Tito menyoroti sejumlah daerah yang tingkat inflasinya cukup tinggi. Bahkan, ada yang mencapai 7,4 persen. 

Tito meminta, daerah yang inflasinya tinggi untuk mencari faktor penyebab dan mengkaji kembali kebijakan yang membuat inflasi tinggi. "Evaluasi mengenai produk apa saja dan penyebab yang membuat inflasi tinggi itu sangat penting," kata Tito.

Kepala daerah juga, kata Tito, diminta untuk langsung turun tangan mengecek komoditas yang dianggap penyumbang inflasi. "Kepala daerah harap turun cek langsung sehingga tahu persis angkanya berapa, terutama komoditas-komoditas yang dianggap penyumbang inflasi," katanya.

Untuk wilayah Jabar sendiri, kata dia, Kota Bandung menjadi yang tertinggi tingkat inflasinya. Namun, secara umum inflasi Jabar hingga saat ini masih terkendali.

Secara nasional, Tito juga menyebut inflasi masih relatif terkendali 5,5 persen pada periode Desember 2022. Untuk angka inflasi Januari 2023 saat ini Badan Pusat Statistik masih melakukan survei.

"Inflasi kita juga masih relatif terkendali 5,5 persen di akhir tahun 2022. Kita belum tahu berapa Januari ini sedang disurvei oleh BPS," kata Tito.

Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan terakhir 2022 dinilai masih cukup baik di angka 5,72 persen. "Itu sangat bagus dibanding pertumbuhan negara-negara lain yang jauh di bawah 5 persen, tidak banyak negara yang di atas 5 persen," katanya.

Sementara menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pemprov Jabar berupaya mengendalikan inflasi dengan beberapa skema. Di antaranya bantuan langsung baik dari dana pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. 

Kemudian, kata dia, berupaya mengatur distribusi bahan pangan agar ongkos transportasinya sehingga harga komoditas tetap terjangkau. 

Awal 2023 rencananya akan hadir Pusat Distribusi Provinsi (PDP) yang dikelola PT Agro Jabar, BUMD milik Pemprov Jabar. PDP akan berfungsi sebagai penyangga (buffer) yang akan menstabilkan harga bahan pokok.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini

Terkait


Survei BI: Cabai Hingga Tarif PAM Kerek Inflasi 0,41 Persen

Rupiah Menguat Seiring Melemahnya Data Ekonomi AS

Panen Bawang di Lahan Terbatas OTG

Pemerintah Perlu Mitigasi Dampak Kenaikan Suku Bunga

BI Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Jadi 2,3 Persen

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

[email protected]

Ikuti

× Image