REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyatakan kesiapan melanjutkan vaksinasi ternak dalam upaya penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK). Pemprov Jabar pun akan memastikan ketersediaan vaksin ternak agar dapat memenuhi kebutuhan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jabar M Arifin Soedjayana mengatakan, untuk vaksinasi PMK saat ini tersedia 270 ribu. Adapun populasi sapi, mengacu data Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), ada sekitar 100 ribu ekor sapi perah. Sementara jumlah sapi potong fluktuatif. “Jika (vaksin PMK) kurang, maka akan dilakukan pengajuan lagi ke Kementan (Kementerian Pertanian),” kata Arifin.
Kementan melakukan kick off Pengendalian dan Penanggulangan PMK Nasional 2023, Sabtu (28/1/2023). Kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, itu dilakukan secara serentak di 29 provinsi. Kick off yang dipimpin Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo itu disertai kegiatan vaksinasi, penyerahan bantuan vaksin, obat-obatan, disinfektan, serta penandaan ternak.
Di Jabar, kegiatan dipusatkan di UPTD Balai Pengembangan Ternak Sapi Perah (BPTSP) dan Hijauan Pakan Ternak (HPT) Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Menurut Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Taufiq Budi Santoso, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Jabar, serta unsur terkait lainnya, siap melanjutkan vaksinasi ternak dan penandaan hewan ternak. “Mudah-mudahan untuk penandaan kita bisa lebih baik lagi dan meningkat dalam pengendalian PMK,” kata dia.
Taufiq mengatakan, penandaan dan pendataan ternak ini penting dalam upaya penanganan PMK. Diharapkan berbagai upaya yang dilakukan tahun ini, termasuk vaksinasi, dapat membuat Jabar segera nol kasus PMK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
