REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sejak November 2022, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, telah menggunakan mobil listrik Hyundai Ioniq 5. Selama dua bulan menggunakan mobil listrik, Bima Arya merasakan banyak penghematan.
“Biasanya kan kalau kan menggunakan kendaraan bensin itu kan biayanya bisa Rp 4 juta-Rp 5 juta. Jauh lah, bahkan seminggu itu cuma Rp 100 ribu,” kata Bima Arya kepada wartawan, Rabu (1/2/2023).
Bima Arya menyebutkan, selama dua bulan belakangan tidak ada masalah dalam penggunaan mobil listrik. Apalagi saat ini, sudah banyak stasiun pengisian atau charging station untuk kendaraan listrik.
“Mulai banyak dimana mana. Di rest area, dimana-mana gitu. Jadi highly recommended, sangat memuaskan,” tutur politikus PAN ini.
Di samping itu, menurut dia, mobil listrik juga sangat nyaman karena nyaris tidak bersuara. Kendati demikian, mengingat tingginya harga mobil listrik, Bima Arya meyakini, ke depan akan terjadi produksi massal kendaraan listrik.
Pasalnya, kata dia, ke depan ekosistem electric vehicle (ev) semakin di bangun mulai dari hulu ke hilirnya. Seperti penyediaan baterai dan kebutuhan lainnya yang mudah tersedia, otomatis harga kendaraan listrik akan semakin turun.
“Itulah makanya Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menganggarkan itu. Pemkot Bogor membeli itu supaya nanti semakin demand (kebutuhan)-nya, maka otomatis harganya akan turun,” ujar Bima Arya.
Sebelumnya, pada 26 November 2022 Pemkot Bogor melakukan sosialisasi kendaraan dinas berbasis listrik ke masyarakat. Sosialisasi tersebut dilakukan bersama dengan komunitas kendaraan listrik dari berbagai merk, juga bersama Grab dan Gojek selaku platform ojek daring.
Kendaraan yang dikenalkan kepada masyarakat ialah mobil Hyundai Ioniq 5 dan motor United T1800. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, menyebutkan, komunitas kendaraan listrik di Kota Bogor sudah mencapai ratusan. Sementara Pemkot Bogor sendiri baru menyediakan dua mobil dan lima motor.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bogor, Yadi Cahyadi, mengatakan langkah ini merupakan bagian dalam menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Listrik Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Di samping itu, menurut dia, Wali Kota Bofor sangat konsern dengan isu-isu lingkungan. Sehingga keberadaan kendaraan listrik ini diarahkan ke penggunaan energi ramah lingkungan. “Infrastrukturnya terus disiapkan, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Balaikota ini merupakan langkah awal yang berkolaborasi dengan PLN,” ujar Yadi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
