REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, kembali mengalokasikan anggaran untuk membantu pembayaran iuran jaminan kesehatan perangkat desa. Alokasi anggarannya pada 2023 meningkat dibandingkan tahun lalu.
Pada 2022, Pemkab Bogor menganggarkan sekitar Rp 9,7 miliar dari APBD untuk bantuan iuran jaminan kesehatan 4.749 perangkat desa di 435 desa/kelurahan. Adapun tahun ini, menurut Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan, anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp 10,6 miliar untuk 4.754 perangkat desa.
“Kenapa terjadi perubahan? Karena perangkat desa itu dinamis, stafnya berbeda, jumlah dusunnya berbeda, bisa berkembang, sesuai kebutuhan,” ujar Iwan, Senin (6/2/2023).
Iwan menjelaskan, program terkait jaminan kesehatan untuk perangkat desa tersebut sudah berjalan sejak 2020. Dengan langkah itu, Iwan berharap dapat mempermudah perangkat desa mengakses pelayanan kesehatan.
Menurut Iwan, perangkat desa yang mendapat jaminan kesehatan ini mencakup kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, hingga kepala dusun. “Jadi, jika sewaktu-waktu butuh pelayanan kesehatan, mereka tidak perlu repot lagi karena sudah terkover jaminan kesehatannya,” kata dia.
Iwan mengatakan, langkah itu merupakan komitmen Pemkab Bogor untuk memastikan jaminan kesehatan perangkat desa. Menurut dia, yang dilakukan pemkab sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada perangkat desa.
“Bisa dibilang gratis ya. Jadi, kewajiban lima persen untuk jaminan kesehatan mereka itu empat persennya dari APBD dan satu persennya dari siltap (penghasilan tetap), dan keluarga perangkat desa juga otomatis terkover,” ujar Iwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
