REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Munardo mengingatkan semua kepala daerah agar satu narasi dengan pemerintah pusat terkait larangan mudik. Doni mengatakan hal itu agar pesan yang sampai ke masyarakat dalam mencegah lonjakan Covid-19 tidak membingungkan.
"Tidak boleh ada pejabat manapun berbeda dari narasi pusat, negara kita sedang perang melawan Covid-19," kata Doni Munardo saat rapat monitoring bersama forkopimda Sumatera Selatan di Palembang, Rabu (5/5).
Doni menegaskan, larangan mudik merupakan keputusan politik negara yang dipertimbangkan atas data perkembangan Covid-19. Sehingga semua kepala daerah diminta tidak keluar dari arahan Presiden Joko Widodo.
Penanganan Covid-19 membutuhkan kekompakan sampai ke tingkat kelurahan dan desa, adanya larangan mudik dimaksudkan untuk mengontrol agar kasus Covid-19 pascalebaran tetap terkendali meski mungkin mengalami lonjakan. Ia melanjutkan, kepala daerah seharusnya menyampaikan kepada masyarakat jika faktor utama penularan Covid-19 terjadi antarmanusia, sehingga semua masyarakat yang nekad melakukan mudik dianggap tetap memiliki potensi menyebarkannya.
"Walaupun bawa dokumen negatif Covid-19 bisa saja seseorang itu terpapar di jalan, kemudian bertemu orang tua dan keluarga cipika-cipiki, lalu ternyata orang tuanya terpapar sementara di kampungnya belum ada faskes yang memadai," jelasnya.
Meski sebagian kalangan sudah mendapatkan vaksin, menurut Doni, hal tersebut belum bisa dijadikan andalan karena kunci utama menekan kasus Covid-19 tetap mengandalkan protokol kesehatan. Doni menegaskan narasi larangan mudik dan larangan-larangan lainnya terkait antisipasi lebaran bukan untuk menakuti masyarakat, namun masyarakat harus belajar dari lonjakan kasus positif pascalebaran tahun 2020.
"Kepala daerah terus tingkatkan literasi ancaman Covid-19, karena masih ada 17 persen masyarakat yang sampai saat ini tidak percaya Covid-19," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
