Sentil Polisi, Jokowi: Tak Semua Masalah Ditindak Menangkap

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Agus raharjo

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat memimpin rapat terbatas (Ratas) di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11/2021). Ratas tersebut membahas evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta membahas varian baru COVID-19 Omicron dan kesiapan jelang libur Natal dan Tahun Baru.
Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat memimpin rapat terbatas (Ratas) di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11/2021). Ratas tersebut membahas evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) serta membahas varian baru COVID-19 Omicron dan kesiapan jelang libur Natal dan Tahun Baru. | Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti terkait turunnya indeks kebebasan berpendapat di Indonesia. Ia mengatakan, indeks kebebasan berpendapat ini merupakan sebuah persepsi dari masyarakat.

Karena itu dibutuhkan pendekatan persuasif dan dialogis untuk menangani masalah ini. Jokowi mengingatkan, tak semua masalah juga harus ditindak dengan melakukan penangkapan.

Baca Juga

“Karena ini persepsi lagi, dilihat oleh masyarakat. Sekali lagi ini persepsi. Dikit-dikit ditangkap. Oleh sebab itu, pendekatan harus persuasif dan dialogis, persuasif dan dialog," kata Jokowi dalam acara pengarahan Kepala Kesatuan Wilayah Tahun 2021 di Kabupaten Badung, Bali, melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (3/12).

Ia pun mencontohkan penghapusan mural yang berisi kritikan terhadap dirinya oleh kepolisian. Jokowi meyakini, tindakan tersebut bukan merupakan perintah dari Kapolri, Kapolda, maupun Kapolres. Karena itu, ia meminta agar para Kapolsek juga mendapatkan arahan terkait hal ini.

“Perintahnya Kapolri juga nggak mungkin. Perintahnya Kapolda juga nggak mungkin. Perintahnya Kapolres juga mungkin nggak mungkin. Itu sebetulnya urusan di polsek yang saya cek di lapangan. Tapi nyatanya dihapus,” ucapnya.

Jokowi mengatakan, masalah kritikan berbentuk mural merupakan hal yang kecil. Ia pun mengaku sudah biasa mendapatkan hinaan dan makian.

“Saya datang ke sebuah daerah, ada mural dihapus, rame. Wah Presiden yo urusan mural, oh urusan mural aja ngapain sih? Wong saya dihina, saya dimaki-maki, difitnah udah biasa. Ada mural aja takut. Ngapain? Baca ini, hati-hati,” kata dia.

Jokowi mengatakan, kritik melalui mural merupakan salah satu kebebasan berpendapat masyarakat. Namun, jika kritik yang dilakukan menyebabkan terganggunya ketertiban masyarakat maka perlu ditindak.

“Ini kebebasan berpendapat. Tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal. Sehingga saya mengapresiasi dibalik oleh Kapolri membuat lomba mural dan saya kira hasilnya positif,” ujarnya.

Sebagai negara demokrasi, lanjutnya, maka kebebasan berpendapat harus dihormati. Selain itu, aspirasi dari masyarakat juga harus ditampung.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini

Terkait


Presidensi G20 Indonesia Bawa Tiga Isu Strategis

Komisi XI DPR Setujui Dua Calon Deputi Gubernur BI

Bendungan Diharap Bisa Tingkatkan Produktivitas Pertanian

Jokowi: UU Ciptaker Masih Berlaku, Investasi Aman

Tujuh Pesawat TNI AU akan Bermanuver Meriahkan WSBK 2021

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan Jabar. Jalan Mangga 47, Bandung 40114, Indonesia.

Phone: +6222 87243363, +6222 87243364 , +6222 87243365

jabar@republika.co.id

Ikuti

× Image