REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Kementerian Sosial telah mengaktifkan dua lumbung sosial di Kabupaten Garut. Dua lumbung sosial itu berada di Kecamatan Sukawening dan Karangtengah, wilayah terdampak banjir bandang yang terjadi pada pekan lalu.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Garut, Dadang Bunyamin, mengatakan, dua lumbung sosial itu telah resmi aktif sejak Rabu (1/12). Kemensos telah mengisi lumbung sosial dengan kebutuhan logistik yang akan digubakan sebagai stok pengaman (buffer stock).
"Konsep lumbung sosial itu kan untuk mendekatkan buffer stock manakala terjadi bencana lagi. Itu tak akan digunakan untuk penanganan bencana sekarang," kata dia, saat dihubungi RepJabar, Jumat (3/12).
Ia menjelaskan, logistik yang disediakan di lumbung sosial hanya akan digunakan apabila suatu saat terjadi bencana lagi di dua wilayah itu. Dengan buffer stock yang dekat, penanganan bencana dapat lebih cepat.
"Jadi ketika nanti ada kejadian lagi, logistik mudah masuk, sebelum datang bantuan dari yang lain. Jadi lebih cepat," kata dia.
Sementara ini terdapat dua lumbung sosial. Satu di Kecamatan Sukawening, dan satunya di Karangtengah. Kebutuhan logistiknya dipasok langsung oleh Kemensos. Apabila nantinya logistik habis terpakai, Kemensos akan kembali mengisi ulang kebutuhannya.
Berdasarkan data yang diterima RepJabar, masing-masing lumbung sosial diisi dengan bahan makanan seperti 100 dus mie instan, 80 dus sarden, 40 dus air mineral, 10 dus minyak goreng, masing-masing dua dus kecap dan saus, 10 dus buskuit anak, serta 2.000 kilogram beras. Sementara bahan obat-obatan, masing-masing empat boks obat batuk pilek, obat sakit kepala, dan obat lambung, 10 boks vitamin, empat boks minyak kayu putih, serta 10 unit kotak P3K.
Selain itu, bahan nonmakanan diisi dengan dua unit genset, enam unit pompa air, enam set toren dan instalasi, empat jerigen, dua kabel rol, empat cololan kabel, empat fitting lampu 10 watt, 100 lembar selimut, 40 sarung, 40 pasang baju anak, masing-masing dua dus pembalut wanita, popok lansia, dan popok balita, 20 rol selang air, empat unit lampu darurat, 50 pcs matras, delapan buah palet kayu, 50 paket peralatan dapur, dan 50 buah kasur lipat.
Dadang mengatakan, terdapat masa kedaluwarsa bahan logistik itu, terutama makanan. Bahan-bahan itu akan digunakan untuk penanganan mitigasi bencana, apabila tak terjadi kejadian bencana.
"Kalau memang tak ada kejadian bencana, bisa digunakan untuk antisipasi bencana. Misalnya gotong royong membersihkan saluran air. Berasnya untuk ngaliwet, mie instan dimasak. Jadi bisa seperti itu, yang penting ada kaitannya dengan kebencanaan, dalam hal ini mitigasi," kata dia.
Ihwal kebutuhan logistik selama masa tanggap darurat banjir bandang di Kecamatan Sukawening dan Karangtengah, Dadang memastikan, kondisinya aman. Sebab, banyak bantuan logistik dari masyarakat.
Ia mengatakan, saat ini warga terdampak banjir bandang juga masih sebagian mengungsi saat malam hari. Namun, saat siang hari mereka kembali beraktivitas seperti biasa karena akses jalan mulai kembali pulih.
"Namun memang masih takut untuk tidur di rumah. Kita juga khawatir ada susulan. Mending cari aman," kata dia.
Menurut Dadang, hingga saat ini data warga yang mengungsi masih sama dengan sebelumnya. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Garut pada Selasa (2/12), terdapat empat titik posko pengungsian bagi warga terdampak banjir bandang.
Di Kecamatan Sukawening, sebanyak 22 KK atau 67 jiwa mengungsi di Madrasah Nurul Salam. Sementara di Kecamatan Karangtengah, sebanyak 66 KK atau 140 jiwa mengungsi di GOR Damanhuri, 27 KK atau 64 jiwa mengungsi di Masjid Ar Ridho, dan 29 KK atau 88 jiwa mengungsi di SD Cintamanik.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Satriabudi mengatakan, penetapan status tanggap darurat banjir bandang di Kecamatan Sukawening dan Karangtengah dilaksanakan selama 14 hari atau hingga 11 Desember. Awalnya status tanggap darurat hanya akan dilaksanakan selama tujuh hari.
Namun, setelah BPBD berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), status tanggap darurat ditetapkan selama 14 hari. "Kita sambil terus menyisir pekerjaan-pekerjaan yang belum tertangani, atau yang ada trouble di masyarakat, terkait jalan dan segala macamnya," kata dia, Jumat (3/12).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
